Tak Terima, Keluarkan Korban Lion Air JT-610 Mengajukan Gugatan Hukum
Rakyat Digital. Keluarga korban yang selamat dari kecelakaan pesawat Lion Air JT610 baru-baru ini telah mengajukan gugatan hukum terhadap Perusahaan Boeing di Chicago. Selain gugatan pertama yang diajukan minggu lalu, keluarga korban tragedi dan kemalangan yang fatal tersebut sekarang sedang meminta ganti rugi yang berjumlah ratusan juta dolar.
Manuel von Ribbeck dari Ribbeck Law Chartered menyatakan, dia mengharapkan banyak tuntutan hukum untuk diajukan atas nama keluarga dalam beberapa hari ke depan.
"Tidak ada alasan untuk menunggu laporan akhir dari investigasi karena bisa memakan waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun, laporan akhir tidak akan menetapkan kewajiban, keputusan siapa yang bersalah dalam kecelakaan ini akan ditentukan oleh hakim atau juri di Amerika," katanya, Kamis (22/11).
Mr von Ribbeck, yang memiliki catatan signifikan mewakili keluarga korban penerbangan global, termasuk beberapa keluarga dalam kecelakaan penerbangan sebelumnya di Indonesia, menilai, pesawat Boeing MAX 8 dan Manual Penerbangan Pesawatnya rusak dan berbahaya, dan itulah penyebab langsung kecelakaan itu.
"Lion Air hanyalah salah satu dari beberapa maskapai yang telah membeli Boeing MAX 8 yang relatif baru," ucapnya.
Deon Botha dari Ribbeck Law Chartered menyatakan, pada tanggal 7 November 2018, Federal Aviation Administration (FAA) mengeluarkan Pedoman Kelayakan Darurat baru pada Boeing 737 MAX yang diarahkan pada apa yang ditetapkan sebagai "kondisi tidak aman", yang mungkin ada atau berkembang di pesawat Boeing 737 MAX lainnya.
"Pesawat Boeing 737 MAX 8 yang baru itu dirancang dan diproduksi di Amerika Serikat," ungkapnya.
Penyelidik telah fokus pada sistem kontrol penerbangan otomatis baru pada Boeing 737 MAX yang tidak termasuk dalam versi 737 sebelumnya. Sistem kontrol penerbangan baru ini memiliki kemampuan yang bisa memperbaiki situasi di mana hidung pesawat yang meninggi ke level berbahaya selama penerbangan yang bisa mengarah ke gagal mesin.
Tetapi dalam kondisi yang dialami Boeing 737 MAX 8 sistem mendorong hidung pesawat turun secara tidak terduga dan tidak dapat dikendalikan oleh awak pesawat. Kecuali jika sebelumnya awak pesawat benar-benar diinstruksikan dan dilatih untuk menghadapi situasi seperti itu, mengubah sistem secara manual untuk menghindari kecelakaan.
Fitur otomatis ini dapat dipicu bahkan ketika pilot sedang menerbangkan pesawat secara manual dan tidak mengharapkan campur tangan komputer kontrol penerbangan.
Menurut laporan di Wall Street Journal, New York Times, dan publikasi lainnya, Boeing menahan informasi tentang potensi bahaya yang terkait dengan sistem kontrol penerbangan baru ini. Regulator penerbangan A.S. telah meluncurkan tinjauan prioritas tinggi terhadap analisis keselamatan yang dilakukan Boeing selama bertahun-tahun dan informasi apa yang diungkapkan atau tidak diungkapkan kepada maskapai penerbangan tentang sistem kontrol penerbangan baru ini.
Ribbeck Law Chartered adalah firma hukum litigasi global yang berkonsentrasi pada bencana penerbangan di seluruh dunia. Perusahaan ini telah mewakili klien lebih dari 73 negara dan 47 kecelakaan pesawat penerbangan komersial. Ribbeck Law Chartered salah satu dari sedikit firma hukum penerbangan dengan staf yang berpengalaman di banyak negara di seluruh dunia.
Manuel von Ribbeck dari Ribbeck Law Chartered menyatakan, dia mengharapkan banyak tuntutan hukum untuk diajukan atas nama keluarga dalam beberapa hari ke depan.
"Tidak ada alasan untuk menunggu laporan akhir dari investigasi karena bisa memakan waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun, laporan akhir tidak akan menetapkan kewajiban, keputusan siapa yang bersalah dalam kecelakaan ini akan ditentukan oleh hakim atau juri di Amerika," katanya, Kamis (22/11).
Mr von Ribbeck, yang memiliki catatan signifikan mewakili keluarga korban penerbangan global, termasuk beberapa keluarga dalam kecelakaan penerbangan sebelumnya di Indonesia, menilai, pesawat Boeing MAX 8 dan Manual Penerbangan Pesawatnya rusak dan berbahaya, dan itulah penyebab langsung kecelakaan itu.
"Lion Air hanyalah salah satu dari beberapa maskapai yang telah membeli Boeing MAX 8 yang relatif baru," ucapnya.
Deon Botha dari Ribbeck Law Chartered menyatakan, pada tanggal 7 November 2018, Federal Aviation Administration (FAA) mengeluarkan Pedoman Kelayakan Darurat baru pada Boeing 737 MAX yang diarahkan pada apa yang ditetapkan sebagai "kondisi tidak aman", yang mungkin ada atau berkembang di pesawat Boeing 737 MAX lainnya.
"Pesawat Boeing 737 MAX 8 yang baru itu dirancang dan diproduksi di Amerika Serikat," ungkapnya.
Penyelidik telah fokus pada sistem kontrol penerbangan otomatis baru pada Boeing 737 MAX yang tidak termasuk dalam versi 737 sebelumnya. Sistem kontrol penerbangan baru ini memiliki kemampuan yang bisa memperbaiki situasi di mana hidung pesawat yang meninggi ke level berbahaya selama penerbangan yang bisa mengarah ke gagal mesin.
Tetapi dalam kondisi yang dialami Boeing 737 MAX 8 sistem mendorong hidung pesawat turun secara tidak terduga dan tidak dapat dikendalikan oleh awak pesawat. Kecuali jika sebelumnya awak pesawat benar-benar diinstruksikan dan dilatih untuk menghadapi situasi seperti itu, mengubah sistem secara manual untuk menghindari kecelakaan.
Fitur otomatis ini dapat dipicu bahkan ketika pilot sedang menerbangkan pesawat secara manual dan tidak mengharapkan campur tangan komputer kontrol penerbangan.
Menurut laporan di Wall Street Journal, New York Times, dan publikasi lainnya, Boeing menahan informasi tentang potensi bahaya yang terkait dengan sistem kontrol penerbangan baru ini. Regulator penerbangan A.S. telah meluncurkan tinjauan prioritas tinggi terhadap analisis keselamatan yang dilakukan Boeing selama bertahun-tahun dan informasi apa yang diungkapkan atau tidak diungkapkan kepada maskapai penerbangan tentang sistem kontrol penerbangan baru ini.
Ribbeck Law Chartered adalah firma hukum litigasi global yang berkonsentrasi pada bencana penerbangan di seluruh dunia. Perusahaan ini telah mewakili klien lebih dari 73 negara dan 47 kecelakaan pesawat penerbangan komersial. Ribbeck Law Chartered salah satu dari sedikit firma hukum penerbangan dengan staf yang berpengalaman di banyak negara di seluruh dunia.
Kemenlu Akhirnya Pulangkan Staf KBRI Terkait Kasus Suap 3 Warga Singapura
Channel Rakyat. Tiga warga Singapura, termasuk seorang agen asuransi, dijerat dakwaan penyuapan yang mengatasnamakan seorang pejabat Kedutaan Besar (Kedubes) Indonesia. Pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengatakan pejabat yang dimaksud merupakan staf teknis di KBRI Singapura dan telah ditarik pulang ke Indonesia.
"Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan keterlibatan seorang staf teknis di KBRI Singapura dalam kasus suap penunjukan penyedia asuransi kerja bagi para tenaga kerja migran Indonesia di Singapura, yang saat ini sedang ditangani penegak hukum Singapura,", Kamis (22/11/2018).
Arrmanatha, yang akrab disapa Tata, mengungkapkan, menurut informasi dari Biro Investigasi Praktek Korupsi (CPIB) Singapura, tindakan tersebut merupakan aksi individu dan KBRI Singapura dinyatakan tidak terlibat dalam kasus tersebut.
"Staf teknis di KBRI yang diduga terlibat telah di ditarik ke Jakarta oleh instansi asal dan pemeriksaan hukum terhadap yang bersangkutan dilanjutkan oleh aparat hukum di Indonesia," kata Tata.
Tata melanjutkan, pemerintah Indonesia siap melakukan kerja sama Mutual Legal Assistance untuk memfasilitasi proses hukum di tiap yurisdiksi.
Sebelumnya diberitakan, tiga warga Singapura, termasuk seorang agen asuransi, dijerat dakwaan penyuapan yang mengatasnamakan seorang pejabat Kedutaan Besar (Kedubes) Indonesia. Otoritas Singapura menyatakan pihak Kedubes Indonesia tidak terlibat dalam kasus ini.
Tiga warga Singapura yang dijerat dakwaan disebut bernama Yeo Siew Liang James (47), yang merupakan agen asuransi untuk AIG Asia Pacific Insurance dan Liberty Insurance; kemudian Abdul Aziz Mohamed Hanib (63), penerjemah lepas; dan Chow Tuck Keong Benjamin (55).
Disebutkan Biro Investigasi Praktik Korupsi Singapura (CPIB), seperti dilansir Channel News Asia dan todayonline.com, Rabu (21/11), suap itu dimaksudkan untuk membantu dua perusahaan asuransi tersebut dalam mendapatkan akreditasi penyedia jaminan performa bagi pembantu rumah tangga (PRT) asal Indonesia di Singapura. Jaminan performa menjadi persyaratan baru bagi setiap majikan yang mempekerjakan PRT Indonesia.
"Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan keterlibatan seorang staf teknis di KBRI Singapura dalam kasus suap penunjukan penyedia asuransi kerja bagi para tenaga kerja migran Indonesia di Singapura, yang saat ini sedang ditangani penegak hukum Singapura,", Kamis (22/11/2018).
Arrmanatha, yang akrab disapa Tata, mengungkapkan, menurut informasi dari Biro Investigasi Praktek Korupsi (CPIB) Singapura, tindakan tersebut merupakan aksi individu dan KBRI Singapura dinyatakan tidak terlibat dalam kasus tersebut.
"Staf teknis di KBRI yang diduga terlibat telah di ditarik ke Jakarta oleh instansi asal dan pemeriksaan hukum terhadap yang bersangkutan dilanjutkan oleh aparat hukum di Indonesia," kata Tata.
Tata melanjutkan, pemerintah Indonesia siap melakukan kerja sama Mutual Legal Assistance untuk memfasilitasi proses hukum di tiap yurisdiksi.
Sebelumnya diberitakan, tiga warga Singapura, termasuk seorang agen asuransi, dijerat dakwaan penyuapan yang mengatasnamakan seorang pejabat Kedutaan Besar (Kedubes) Indonesia. Otoritas Singapura menyatakan pihak Kedubes Indonesia tidak terlibat dalam kasus ini.
Tiga warga Singapura yang dijerat dakwaan disebut bernama Yeo Siew Liang James (47), yang merupakan agen asuransi untuk AIG Asia Pacific Insurance dan Liberty Insurance; kemudian Abdul Aziz Mohamed Hanib (63), penerjemah lepas; dan Chow Tuck Keong Benjamin (55).
Disebutkan Biro Investigasi Praktik Korupsi Singapura (CPIB), seperti dilansir Channel News Asia dan todayonline.com, Rabu (21/11), suap itu dimaksudkan untuk membantu dua perusahaan asuransi tersebut dalam mendapatkan akreditasi penyedia jaminan performa bagi pembantu rumah tangga (PRT) asal Indonesia di Singapura. Jaminan performa menjadi persyaratan baru bagi setiap majikan yang mempekerjakan PRT Indonesia.
Kesehatan Ekonomi Dan Iklim Investari RI Akan Tetap Terjaga Hingga Di Tahun 2019
Buletin Nasional. Tingkat kesehatan ekonomi dan iklim investasi Indonesia diyakini tetap terjaga dan kondusif pada 2019. Pasalnya, kondisi defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) diproyesi menurun. Sementara aliran dana investasi dari dalam dan luar negeri akan tetap kuat.
Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) Anton Gunawan menyatakan, efek sentimen global adalah aliran dana investor asing cenderung terbatas. Meski demikian, kesehatan perekonomian Indonesia masih cukup baik. Dia memproyeksi, pada 2019 pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh 5-5,1 persen dan tingkat inflasi berkisar 4,5 persen.
"Dari segi CAD semestinya, tahun depan itu bisa membaik. Nah, dari segi pasar keuangan walau tantangan masih ada karena normalisasi The Federal Reserve (The Fed) baru berakhir pada 2020, tapi belakangan ini terlihat sudah ada pembalikan dana investor," ujar Anton di sela Indonesia Invesment Conference Exhibition di Jakarta, Rabu (21/11).
Adapun peneliti senior bidang ekonomi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Poltak Hotradero menyampaikan, sejauh ini aliran dana investor asing masih dalam kondisi jual bersih (net sell) secara year to date (YtD). Namun dalam periode sama, aliran dana investasi investor asing di pasar surat utang negara (SUN) tetap dalam kondisi positif atau beli bersih (net buy).
Meninjau transaksi perdagangan saham di BEI sampai 19 Oktober lalu, total net sell investor asing mencapai Rp 44,79 triliun. Adapun posisi net sell tersebut sudah turun Rp 12,95 triliun, dibandingkan posisi net sell Rp 57,72 triliun pada 12 Oktober 2018. Penurunan net sell, terjadi setelah beberapa kali investor asing mulai kembali ke pasar saham.
Untuk mendukung masuknya aliran dana investor dalam dan luar negeri, menurut Poltak, BEI mendorong penambahan produk baru, baik dari segi emiten atau produk pasar modal lainnya, termasuk produk derivatif baru yang dapat membantu lindung nilai (hedging) atas saham atau SUN di Indonesia.
"Harapannya, produk baru itu meluncur pada 2019 dan dapat membantu menjaga risiko portofolio investor asing, maupun manajer investasi di Indonesia.
Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) Anton Gunawan menyatakan, efek sentimen global adalah aliran dana investor asing cenderung terbatas. Meski demikian, kesehatan perekonomian Indonesia masih cukup baik. Dia memproyeksi, pada 2019 pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh 5-5,1 persen dan tingkat inflasi berkisar 4,5 persen.
"Dari segi CAD semestinya, tahun depan itu bisa membaik. Nah, dari segi pasar keuangan walau tantangan masih ada karena normalisasi The Federal Reserve (The Fed) baru berakhir pada 2020, tapi belakangan ini terlihat sudah ada pembalikan dana investor," ujar Anton di sela Indonesia Invesment Conference Exhibition di Jakarta, Rabu (21/11).
Adapun peneliti senior bidang ekonomi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Poltak Hotradero menyampaikan, sejauh ini aliran dana investor asing masih dalam kondisi jual bersih (net sell) secara year to date (YtD). Namun dalam periode sama, aliran dana investasi investor asing di pasar surat utang negara (SUN) tetap dalam kondisi positif atau beli bersih (net buy).
Meninjau transaksi perdagangan saham di BEI sampai 19 Oktober lalu, total net sell investor asing mencapai Rp 44,79 triliun. Adapun posisi net sell tersebut sudah turun Rp 12,95 triliun, dibandingkan posisi net sell Rp 57,72 triliun pada 12 Oktober 2018. Penurunan net sell, terjadi setelah beberapa kali investor asing mulai kembali ke pasar saham.
Untuk mendukung masuknya aliran dana investor dalam dan luar negeri, menurut Poltak, BEI mendorong penambahan produk baru, baik dari segi emiten atau produk pasar modal lainnya, termasuk produk derivatif baru yang dapat membantu lindung nilai (hedging) atas saham atau SUN di Indonesia.
"Harapannya, produk baru itu meluncur pada 2019 dan dapat membantu menjaga risiko portofolio investor asing, maupun manajer investasi di Indonesia.
Prabowo Subianto Menkritik RI Negara Yang Sangat Bergantung Pada Utang
Poros Nasional. Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengkritik cadangan devisa (cadev) Indonesia yang lebih kecil dibandingkan Singapura. Padahal luas negara Singapura jauh lebih kecil dibandingkan Indonesia.
Cadangan devisa Indonesia tercatat US$ 115,2 miliar pada akhir Oktober 2018. Sedangkan cadangan devisa Singapura berada di level US$ 290 miliar.
"Cadangan devisa kita juga peringkat 17 tahun 2017. Ini sangat mengkhawatirkan. Singapura yang size-nya lebih kecil bahkan tak lebih besar dari satu distrik di Indonesia bisa lebih besar," ujar Prabowo dalam acara Indonesia Economic Forum di Shangri-La Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (21/11/2018).
Prabowo juga menyebutkan lahan kebun sawit Indonesia yang jauh lebih besar dibandingkan negara tetangga. Produk unggulan komoditas ekspor tersebut seharusnya mampu menyumbang lebih banyak devisa.
"Palm oil plantation kita lebih besar dari Singapura. Pemimpin Indonesia harus lihat tetangga. Saya tak salahkan siapapun," ujar Prabowo.
Selain itu, Prabowo juga menyoroti utang Indonesia yang saat ini berada di level Rp 4.478,57 triliun di Oktober 2018. Utang tersebut juga disebut untuk membayar gaji PNS.
"AS kan punya banyak utang karena mereka punya banyak produksi dan teknologi. Pada dasarnya kita Indonesia adalah negara yang bergantung pada utang. Kita bayar gaji kita ke birokrasi," kata Prabowo.
Cadangan devisa Indonesia tercatat US$ 115,2 miliar pada akhir Oktober 2018. Sedangkan cadangan devisa Singapura berada di level US$ 290 miliar.
"Cadangan devisa kita juga peringkat 17 tahun 2017. Ini sangat mengkhawatirkan. Singapura yang size-nya lebih kecil bahkan tak lebih besar dari satu distrik di Indonesia bisa lebih besar," ujar Prabowo dalam acara Indonesia Economic Forum di Shangri-La Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (21/11/2018).
Prabowo juga menyebutkan lahan kebun sawit Indonesia yang jauh lebih besar dibandingkan negara tetangga. Produk unggulan komoditas ekspor tersebut seharusnya mampu menyumbang lebih banyak devisa.
"Palm oil plantation kita lebih besar dari Singapura. Pemimpin Indonesia harus lihat tetangga. Saya tak salahkan siapapun," ujar Prabowo.
Selain itu, Prabowo juga menyoroti utang Indonesia yang saat ini berada di level Rp 4.478,57 triliun di Oktober 2018. Utang tersebut juga disebut untuk membayar gaji PNS.
"AS kan punya banyak utang karena mereka punya banyak produksi dan teknologi. Pada dasarnya kita Indonesia adalah negara yang bergantung pada utang. Kita bayar gaji kita ke birokrasi," kata Prabowo.